sekretaris kabinet dipo alam dalam 22 april menerbitkan surat edaran nomor we.03/seskab/iv/2013 dengan klasifikasi berguna tenntang laporan hasil kajian dan pemetaan badan Informasi geospasial (big) perihal potensi konflik akibat tumpang tindih lahan.
berdasarkan keterangan di laman dipercaya sekretaris kabinet, senin, dikenalkan kiranya alasan pengeluaran surat edaran itu merupakan karena pilihan wilayah di indonesia masih sangat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan di jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan, serta lokasi transmigrasi.
melalui surat edaran yang ditujukan pada menko polhukam, mendagri, menteri kehutanan, menteri esdm, menteri pertanian, menteri tenaga kerja serta transmigrasi, menteri bumn, kepala badan pertanahan nasional, jaksa agung, kapolri, para gubernur serta bupati/wali kota berbagai indonesia tersebut, seskab mengatakan kembali arahan-arahan presiden susilo bambang yudhoyono selama sidang kabinet terbatas 25 juli kemarin, terlebih terkait melalui penanganan sengketa/konflik lahan.
menurut dipo alam, arahan presiden dalam sidang kabinet sedikit 25 juli itu diantara lain merupakan pertama, sengketa lahan diantara negara ataupun pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui warga agar dicarikan solusinya dengan komprehensif, baik penyelesaian dengan hukum maupun penyelesaian dengan pendekatan sosial dan budaya.
Informasi Lainnya:
kedua, untuk kaum gubernur juga bupati/walikota terus bekerja dan mengingatkan masyarakat bila terjadi konflik lahan agar dibicarakan lebih dahulu serta tidak mengerjakan pengrusakan dan pendudukan lahan yang melawan hukum.
ketiga, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif serta jangan ditunda supaya tidak adalah bom masa. konflik lahan dalam sumatera utara, sumatera selatan, dan lampung diselesaikan dengan tidak salah, adil, serta tertib di dua tahun atau pada waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii.
keempat, penanganan sengketa lahan harus menggunakan formula pendekatan hukum win-win solution, makanya negara tak dirugikan juga rakyat mendapat kesejahteraan meski dunia upaya-upaya sempit turun Kelebihannya.
kelima, pembentukan tim terpadu agar menangani kasus-kasus lahan, semisal konflik ptpn ii selama sumatera utara, konflik mesuji dalam lampung, juga konflik ptpn vii cintamanis dalam sumatera selatan.